Revolusi Pendidikan : Semua Berawal dari Tingkat dasar

Alhamdulillah..
Thanks berat BEM FTI, Bang Emal....akhirnya debut nulis pertamaku tentang pendidikan akhirnya dapat apresiasi.Meskipun hanya sampai peringkat 2, namun cukuplah buat jadi pemantik semangat buat nulis terus.Yang bikin gregeten sih kenapa yang jadi juara I si Siti Makatur??? Temen se-Kominfoku?Jadi engga asik!!tapi memang harus diakui, bakat nulisnya benar - benar diatasku! salut buat ente,Ti! juga editor setianya, Bang Ayos.
Satu hal yang jadi point of view ku tentang pendidikan Indonesia. yaitu memaksimalkan semua elemen kerja yang ada di tingkat dasar atau SD.Beberapa hari yang lalu di daerah PacarKeling, ada satu kejadian yang sangat membuat saya heran. Atap SDN I Pacarkeling roboh, ya sih biasaa terjaditapi ini di kota!! Hei, kalo di desa sudah jadi pemandangan klasik, tapi masa iya Pemkot diam aja???memang SDN sekarang sudah tidak jadi prioritas utama pemerintah, mungkin pihak swasta lebih mumpuni dalam hal ini. WalloohuA'lam..Jadi isi dari essayku kemarin kurang lebih seperti ini




Reformasi Pendidikan,
Semua Berawal dari Tingkat Dasar

Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei yang lalu, ironis memang jika kita masih banyak menjumpai ketimpangan di dunia pendidikan kita. Masalah yang tidak berakar namun juga tak berujung, hanya terlihat layaknya untaian benang kusut yang membuat kita miris untuk mengurainya satu persatu. Apalagi ditambah peran media yang terus saja mem- blow up berbagai isu pendidikan yang mampu membuat masyarakat semakin gerah dengan kinerja Pemerintah. Pendidikan yang seharusnya menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa malah terjadi sebaliknya di Indonesia, Pendidikan menjadi lahan Konglomeratisasi dan lahan Populerasi Pemerintah semata. Apalagi jika kita berkesempatan untuk sejenak menengok ke daerah – daerah terpencil di ujung Jawa Timur ini, yang ada hanya onggokan – onggokan bangunan tua yang selalu setia menemani para murid kita untuk menuntut ilmu. Fakta yang sudah menjadi rahasia public, namun juga masih dipandang sebelah mata oleh PEMDA setempat. Namun, dibalik itu semua saya sebagai mahasiswa yang masih memanggul amanah sebagai social control di masyarakat tak selayaknya ikut – ikutan menutup mata dengan keadaan itu semua, dimana adik – adik saya yang masih duduk di bangku SD hanya bisa meratap dan menunggu uluran tangan para – para kaum bijak nan dermawan untuk sedikit saja menyisihkan rezeki mereka demi lancarnya operasional pendidikan. Disini saya juga tidak akan ikut – ikutan menorehkan catatan merah bagi Pemerintah terutama DEPDIKNAS sehubungan dengan kegagalan mereka, saya masih yakin bahwasanya pendidikan kita sebenarnya masih punya celah yang saya rasa itulah titik awal Indonesia menuju hagemoni Pendidikan seutuhnya,yaitu pemerataan dan demokratisasi pendidikan bagi semua. Lalu, langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah?? Apa yang perlu diprioritaskan???


Semuanya berawal dari Tingkat Dasar.
SD atau Sekolah Dasar memang seharusnya menjadi titik awal Pemerintah memulai segala reformasi Pendidikan karena SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari Kelas 1 sampai dengan Kelas 6. Sekolah Dasar merupakan titik awal perjalanan anak manusia memenuhi Haknya memperoleh bekal hidup yang layak. Pembentukan satu pribadi yang nantinya mampu berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata pada Bumi tanah kelahirannya. Pelajar Sekolah Dasar umumnya berusia 7-12 tahun, saat usia itulah seorang anak mulai melihat sisi lain baik buruk kondisi masyarakat, semua terekam di masing – masing Limbic System mereka dan akan berelaborasi dengan otot penggerak membentuk segala macam tindakan yang mencerminkan kondisi masyarakatnya. Sebagai Mahasiswa yang tentu saja dulu juga pernah mengecap Pendidikan di tingkat dasar, Saya tidak mau tinggal diam ketika melihat system yang ada di SDN hanya begitu – begitu saja, tidak selaras dengan perkembangan teknologi mutakhir atau istilahnya Ketinggalan kereta. Juga ditambah kondisi bangunan yang ala kadarnya dan sedang tahap renovasi membuat para murid ogah – ogahan bersekolah disana dengan alasan “ Gengsi Donk Sekolahku Jelek ”. Segala macam fasilitas yang seharusnya ada seperti yang dijanjikan Pemerintah beberapa saat lalu juga belum sepenuhnya terealisasi. Paradigma Sekolah Negeri yang ada di pelosok adalah sekedar menjalankan program pemerintah Wajib Belajar 9 tahun tanpa ada inovasi dan upaya peningkatan perbaikan mutu SDM. Semua berjalan ala kadarnya, datar dan menjemukan. Para murid yang seharusnya di usia seperti itu sudah mulai berpikir kreatif tidak ada wadah yang bisa menampung itu semua. Sayang sekali bukan?? Akhirnya mereka lari ke Sekolah Swasta yang lebih prestisius, hal inilah yang membuat saya berpikir, Apa yang seharusnya ada di SD seperti ini? Yang mampu membentuk Mind Set generasi kecil kita ini berpikir out of the box dan juga mampu berpikir global? Tidak melulu terisolasi di kandang mereka???
Beberapa hal yang memang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah adalah :
Kurrikulum Pendidikan yang kaku dan Tersentralisasi,
Solusi: Kurrikulum berbasis Kompetensi
Dalam kurun waktu 10 tahun ini sudah beberapa kali system pendidikan kita berubah, dari mulai Dulu ada sistem cara belajar siswa aktif (CBSA), link and match, di masa reformasi muncul konsep setengah matang seperti munculnya Kurikulum Berbasis Kompetensi, manajemen berbasis sekolah, lifeskill, komite sekolah dan dewan pendidikan yang membingungkan. Semuanya digarap setengah matang dan imbasnya adalah anak – anak yang semakin bingung mau diarahkan kemana mereka ini.
Reformasi yang seharusnya dilakukan adalah menata kembali dan mematangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi, menetapkan satu kurrikulum yang mampu menjadi acuan bagi para pendidik di daerah, bukan yang saklek dan harus dilaksanakan. Beberapa mata pelajaran yang memang menjadi acuan utama di tingkat dasar semacam Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, IPA dan IPS tetap dipertahankan, hal ini tentu saja mengacu pada pembentukan pola pikir murid – murid bukan semata – mata karena ilmu itu sudah turun – menurun diadakan. Jam proses belajar – mengajar minimal adalah 30 jam berada di ruang kelas selama 1 minggu. Selain itu perlu juga kreativitas dari masing – masing pengajar untuk menyisipkan beberapa mata pelajaran tambahan serupa seni rupa, musik, IT atau apapun yang mampu mendukung olah vokasional siswa. Sebenarnya KBK ( Kurrikulum Berbasis Kompetensi ) adalah salah satu system yang bagus untuk diterapkan, mengingat tujuannya adalah mengakomodasi potensi masing – masing individu hanya saja kelemahannya selama ini adalah keseragaman Muatan Lokal yang diajarkan di beberapa daerah, Muatan Lokal seharusnya berbeda untuk masing – masing daerah, tidak lain tidak bukan karena kultur yang ada di masing – masing daerah pun berbeda.

Menghapus Marginalisasi Guru
Selama ini, marginalisasi atau peminggiran peran Guru menjadi suatu fenomena alam yang tidak tersadarkan oleh kita tentang keberadaanya. Guru yang seharusnya digugu lan ditiru menjadi tokoh yang ditakuti dan hanya dihormati ketika di sekolah, bukan dijadikan tokoh panutan yang perannya akan ditiru ketika sudah kembali di masyarakat. Guru bukan lagi seorang yang dengan bebas meng-explore potensi murid – muridnya, Guru yang secara implisit terkena imbas indoktrinatif menjadi sosok yang malas dan tidak berdaya mengahadapi derasnya arus globalisasi yang bisa sewaktu – waktu menggerus SDM yang sedang dia kelola. Jika dihubungkan dengan masalah pertama kita yakni Kurrikulum Pendidikan yang kaku dan Tersentralisasi maka disini Guru dijadikan objek pengajar dan sebatas menerangkan mata pelajaran tanpa tahu essensi apa yang didapat dari mata pelajaran itu. Dalam analisanya, Ignas Kleden Rancangan Kurrikulum seperti itu hanya ngepenakne Guru. Sebab, Guru sudah tidak dibebani dengan kewajiban untuk me-manage Emosional Quotient murid – muridnya.
Solusi untuk permasalahan ini adalah membentuk mentalitas pendidik kita dengan bekal kreativitas dan apresiasi bagi tiap individu Guru demi terlahirnya generasi penerus yang kompeten dan berdikari.
Masalah lain terkait ini semua adalah menetapkan gaji Guru sampai batas wajar. Artinya, Guru merasa tidak dimarjinalkan dengan adanya gaji yang masih dirasa kurang. Apalagi permasalahan Guru honorer yang semakin terpinggirkan. Lebih baik adalah membatasi jumlah Guru dan memaksimalkan peran mereka di tiap lini, bukan malah menambah kuota Guru yang akhirnya hanya membuat permasalahan baru, Pemerintah Tidak Bisa Menggaji mereka. Pada ujungnya juga hal ini akan menambah beban murid - murid dengan seringnya jam pelajaran kosong gara – gara ditinggal sang Guru untuk Demo untuk meminta kenaikan gaji.

Anggaran Tinggi Mampu Menjamin Kualitas ????
Pertanyaan yang klasik namun sampai detik ini tak ada kejelasan tentangnya. Ketika pendidikan dikomersilkan yang terjadi hanyalah ketimpangan dan ketidakharmonisan antar pelaku pendidikan, saat yang di kampung – kampung mengiba – iba jangan dinaikkan biaya sekolah namun yang terjadi malah sebaliknya. Alih – alih biaya tambahan ini - itu padahal sudah ada dana BOS yang sebenarnya sudah cukup untuk pendanaannya. Namun, ada beberapa masalah terkait dengan minimnya biaya operasional yang ada yaitu kualitas yang bisa saja diragukan oleh Masyarakat, Suatu ironi ketika Masyarakat tetap menginginkan kualitas pendidikan layaknya kecap nomor satu namun dengan harga yang paling murah.
Privatisasi pendidikan yang terjadi adalah salah satu bentuk keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas yang diharapakan, banyak masyarakat kita yang beranggapan dengan memasukkan anaknya ke SD swasta maka dijamin olah vokasionalnya akan lebih terasah dan jika dilihat dari segi gengsi maka SD negeri tentu saja kalah pamor. Swastanisasi pendidikan yang merupakan salah satu dampak dari otonomi daerah membuat SD swasta semakin liar mengadakan pungutan ini – itu yang berdalih untuk peningkatan mutu dan kualitas anak didiknya.

Tapi, apa iya kalau dana sudah ada maka Pendididkan dijamin akan lebih baik??
Mental korup yang dipunyai oleh para pendidik kita lah sebenarnya masalah utama kita, Saya percaya bukan masalah berapa nominal yang harus direlease oleh pemerintah. Itu bukan hal yang utama dalam perbaikan ini, Anggaran setinggi apapun bukan sebagai jaminan reformasi pendididkan akan berhasil. Melihat kondisi yang seperti itulah maka Pemerintah harus tanggap dengan kebijakan barunya, antara lain penghapusan tindakan represif terhadap Guru, dan penanganan urusan birokrasi pembangunan infrastruktur dikembalikan kepada pemerintah pusat. Hal ini hanya untuk menghindari mbuletnya birokrasi daerah yang hanya menjadikan Pendidikan sebagai Central Cost.

Pendidikan Bagi Anak adalah sebagai HAM
Mungkin Anda sudah sering membaca yang satu ini, bahwa pendidikan sekarang telah menjadi Hak Asasi yang harus dipenuhi oleh tiap anak. Seiring bergantinya rezim maka penilaian terhadap HAM pun berubah, kini warga sipil lebih demokratis dan kritis terhadap apa yang seharusnya dia peroleh sebagai Warga Negara, terbukanya iklim HAM di Indonesia ini berimbas pula pada dunia pendididkan kita.
Mengacu pada Deklarasi PBB dalam Pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa ,” Pendidikan harus diarahkan bagi pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan bagi penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan – kebebasan yang mendasar .”
Sudah barang tentu ini bukan lagi masalah negara kita, tapi sudah menjadi problematic universal jikalau satu atau lebih dari mereka tidak mendapatkan hak mereka.
Pandangan umum yang kita pegang sekarang adalah “ Bagaimana Anak yang dari keluarga Miskin bisa sekolah??” Jika dikorelasikan dengan HAM diatas, maka anggapan itu selayaknya dibuang mengingat HAM tidak kenal kaya atau miskin.
Peluang yang mereka punya tidak sebanyak anak – anak cukong yang bisa saja dengan seenaknya memilih sekolah walupun dengan modal duit tanpa otak yang memadai, yang bisa menego seberapa harga yang harus dibayar. Seharusnya apapun institusi yang menangani pendidikan itu sendiri entah Negeri ataupun Swasta memberikan kesempatan yang sama dan merata untuk semua.

Sekolah Pelosok
Satu yang masih saja menarik perhatian saya ketika membahas tentang pendidikan dasar, yaitu kondisi sekolah yang berada di pinggiran atau bahkan pelosok. Frame yang telah berkembang di masyarakat adalah disana itu tempatnya anak – anak miskin, bodoh dan minim fasilitas. Yang ada hanyalah mereka yang gagal akibat proses recruitment dari sekolah – sekolah unggulan. Selama ini kita masih memicingkan mata untuk sekedar melihat apa yang terjadi disana, minimnya bantuan yang didapat oleh sekolah tersebut juga masih menjadi masalah pelik yang sadar atau tidak pasti akan menghambat mereka menjadi lebih baik. Akses informasi yang didapata pun juga sanagat terbatas, kalah jauh jika dibandingkan yang di kota. Sebenarnya keadaan ini bukan atas kehendak mereka, hanya saja ketidak-adilan social yang akhirnya secara turun – menurun menjadi masalah klasterifikasi dan kastanisasi.
Pendidikan yang seharusnya bisa menjadi awal pembentukan insane cendekia dan intelektual hanya menjadi satu lingkaran setan baru bagi mereka, sekolah bukan lagi menjadi sarana mobilitas yang baik namun telah menjadi akumulasi kekecewaan sekaligus ajang keminderan bagi diri sendiri. Siapapun memang sudah saatnya terlibat dalam masalah ini, bukan hanya Pemerintah daerah maupun pusat. Karena frame yang terbentuk bukanlah dari pemerintah, namun dari masyarakat itu sendiri. Dengan tidak lagi mengkotak – kotakkan kasta mereka, setidaknya itu bisa jadi titik awal perubahan. Kita bisa saja memberikan semacam bantuan baik secara moral maupun financial demi kelancaran proses belajar – mengajar disana tanpa menunggu Pemerintah turun tangan. Dengan begitu nantinya sekolah yang ada di pinggiran itu perlahan – lahan akan akan mengalami grafik kenaikan yang lebih baik, dari segi kondisi kekinian teknologi maupun kesiapan untuk kompetisi dengan para anak para – para orang kaya itu.

***
Dari semuanya diatas ada baiknya sedikit kita mengintip konsep pendididkan di Finlandia, negeri paling tidak korup di dunia ini sungguh mempunyai track record paling bagus di dunia. Dari segi anggaran, Finlandia agak sedikit lebih tinggi dari negara lain — walau bukan yang tertinggi. Kegiatan sekolah juga hanya 30 jam per minggu. Tapi guru-guru di Finlandia adalah pilihan dengan kualitas terbaik. Untuk menjadi guru jauh lebih ketat persaingannya ketimbang melamar Fakultas Hukum atau Kedokteran. Guru juga diberi kebebasan dalam kurikulum, text-book, hingga metode pengajaran dan evaluasi. Sistem pendidikan Finlandia memang unik. Remedial tidak dianggap sebagai kegagalan tapi untuk perbaikan. Orientasi dibuat untuk tujuan-tujuan yang harus dicapai. Penekanan ada di proses, bukan hasil. PR dan ujian tak musti dikerjakan dengan sempurna — yang penting murid menunjukkan adanya usaha. Ujian justru dipandang sebagai penghancur mental siswa. Sejak awal, murid diajari bertanggung jawab mengevaluasi dirinya sendiri. Mereka didorong untuk bekerja secara independen. Guru tidak mesti selalu mengontrol mereka. Proses pembelajaran berjalan dua arah. Suasana sekolah boleh dibilang jadi lebih cair, fleksibel, dan menyenangkan. Namun efektif. Guru juga tak pernah mengkritik murid yang justru dinilai membuat murid malu dan menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Murid “boleh” berbuat kesalahan, namun guru akan memintanya untuk membandingkan dengan hasil sebelumnya. Memang tak ada sistem ranking di sini sehingga siswa merasa confident dan nyaman terhadap dirinya. Ranking dipandang hanya membuat guru berfokus pada murid-murid terbaik saja, bukan ke seluruh murid. Finlandia sukses menggabungkan kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, toleransi dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Di Finlandia, perbedaan antara murid berprestasi baik dan murid yang kurang sangatlah kecil. Kata seorang guru di Finlandia, “Kalau saya gagal dalam mengajar seorang murid, maka itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya!” Sedangkan di Indonesia malah ada sejumlah guru dan kepala sekolah yang dengan bangga tidak menaikkelaskan anak didiknya. Gagal mendidik kok bangga.( dikutip dari : Novie Iman )
***
Saya berharap kali ini Pemerintah lebih serius menggodok segala kebijakan yang akan diaplikasikan ke pendidikan kita hal ini hanya menjadi titik awal starting up reformasi sekolah dasar.